Network
PR DEPOK – Pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total tak luput dari sorotan berbagai pihak, tak terkecuali mereka yang duduk di kursi DPR RI.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi dan konsistensi terhadap kebijakan tersebut.
Puan Maharani mengaku prihatin atas peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di tanah air.
“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” ungkap Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Kamis 10 September 2020 dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari DPR RI.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang rela membatasi aktivitas harian mereka, termasuk sektor ekonomi demi menaati kebijakan PSBB tersebut.
Baca Juga: Penyanyi Jebolan Indonesian Idol Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Kasus Investasi Bodong
Puan Maharani mengungkapkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintah untuk dapat menangani pandemi Covid-19 ini. Menurutnya salah satu harapan besar masyarakat adalah penyaluran bantuan sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan.
“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” tutur Puan Maharani.
Puan Maharani kembali mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga.
Ia memaparkan bahwa selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, pemerintah juga harus mampu mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga rutin.
Baca Juga: Pilih Latar Xinjiang yang Jadi Kamp Tahanan Muslim Uighur, Film Mulan Milik Disney Terancam Diboikot
Tak hanya sosialisasi protokol kesehatan, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah untuk meningkatkan program testing, tracing, dan treatment (3T) dalam upaya penanganan Covid-19.
Puan Maharani mengimbau pemerintah agar menggandeng berbagai elemen masyarakat agar dapat mencapai cakupan yang luas terkait pelaksanaan tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid-19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” ujar Puan Maharani.
Pelaksanaan pemeriksaanpun harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah agar penetapan tarif PCR bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.***
