Haris pun mengatakan bahwasannya para artis harus memahami tata cara pengambilan kebijakan pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan, mekanisme pembuatan kebijakan, mekanisme pengajuan anggaran, mekanisme pengajuan surat pertanggungjawaban, serta perubahan anggaran.
"Itu pekerjaan rumah kita dan jangan sampai dia itu tidak mengerti dan hanya tanda tangan serta bagus-bagus saja," kata Haris.
Lebih lanjut Haris pun mengatakan bahwa pada kalangan artis yang menjadi petahana, dan partai politik yang diusung pada pilkada tersebut ia menilai langkah yang ditempuh cukup instan, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki elektoral tinggi dengan keterkenalan itu.
Haris menilai bahwa dalam konstelasi politik, yang menang pilkada memiliki persyaratan dua kapital, yakni ekonomi dan sosial. Apabila, calon kepala daerah itu tidak dikenal masyarakat luas tentu secara ekonomi akan mengeluarkan biaya modal cukup besar.
Baca Juga: Sehari Jelang PSBB Total Jakarta, DPR: Anies Baswedan Bingungin! Jokowi Aja Salah Tafsir
Dosen Stisip Setia Budhi itu pun mengatakan, bila artis tersebut terkenal, maka modal sosialnya cukup tinggi dengan memiliki jaringan masyarakat umum, sehingga dapat menekan biaya politik yang dikeluarkan.
Lebih lanjut Haris mengatakan bahwa untuk meraih kemenangan dalam pilkada tersebut harus memenuhi dua persyaratan yakni modal dan keterkenalan.
"Kami menilai parpol pengusung artis itu untuk kemenangan pilkada dengan biaya politik tidak besar, karena mereka lebih dikenal di kalangan masyarakat dan dipastikan dapat mendongkrak perolehan suara," kata Haris.***