Network
PR DEPOK - Fenomena munculnya deretan kerajaan di Indonesia beberapa waktu lalu nampaknya tak luput dari perhatian Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MKAN) Eddy Wirabumi.
Sebelumnya beberapa daerah melaporkan kemunculan kerajaan baru antara lain Keraton Agung Sejagad di Jawa Tengah, Sunda Empire dan King of the King di Jawa Barat, serta Kerajaan Ubur-ubur di Banten.
Usai sekelompok orang mengklaim kemunculan empat kerajaan baru tersebut dan viral di media sosial, kini giliran Paguyuban Tunggal Rahayu yang datang dari Kabupaten Garut menyatakan dirinya sebagai kerajaan baru di Indonesia.
Namun Paguyuban Tunggal Rahayu diduga mengubah lambang negara serta mencetak uang sendiri sebagai alat transaksi internal kelompoknya.
Baca Juga: Kasus Positif Kian Melonjak, IDI Jawa Barat Desak Pemprov Lakukan Evaluasi Angka Reproduksi Covid-19
Eddy Wirabumi menilai bahwa kondisi itu dipicu oleh persoalan ekonomi dan sejumlah masalah sosial lainnya.
Menurutnya, saat seseorang tidak mampu mendeklarasikan eksistensinya di masa ini maupun masa depan, mereka akan berorientasi pada masa lalu.
“Disaat orang tidak mampu eksis di masa kini, apalagi masa depan maka akan berorientasi di masa lalu,” ujar Eddy seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Eddy menjelaskan, saat kelompok tersebut tidak mendapatkan ‘iming-iming’ masa depan, mereka akan kembali ke masa lalu dengan melakukan penipuan, bahkan sampai mengaku sebagai seorang raja.
Menurut Suami dari GKR Koes Moertiyah Wandansari itu, sasaran kelompok orang yang mengaku sebagai kerajaan baru biasanya adalah masyarakat strata bawah.
Baca Juga: Kurva Covid-19 Bisa Ditekan Tanpa PSBB Total, IDI Tawarkan Opsi Berikut yang Bisa Digalakan Pemda
Eddy menilai, munculnya fenomena tersebut tidak jauh berbeda dengan paham radikalisme.
“Mohon maaf paham radikal pun tumbuh di masyarakat, secara bagi pendidikan ekonomi, sosial, yang tidak beruntung itu rentan sekali kemasukan paham radikalis,” tutur menantu Paku Buwono XII itu.
Persoalan seperti itu, dianggap Eddy menuntut respon negara melalui pihak-pihak terkait untuk memberikan pemahaman yang penuh dan utuh terkait konsep keraton di masa lalu.
“Keraton dulu seperti apa, ke depan seperti gimana kan jelas. Kita MAKN disepakati dalam kerangka NKRI. Kalau ada kerajaan yang berdiri di dalam negara pasti akan tersingkir,” ujar Eddy.
Meski sekalis tampak seperti baik-baik saja, Eddy mengingatkan masyarakat perlu waspada karena kerajaan asli yang ada jejak sejarahnya dan diakui, berpotensi dinaungi oleh kelompok-kelompok yang malah menyalahgunakan.
Baca Juga: Ahli Ungkap Penyebab Masalah pada Pengguna Gigi Palsu, Salah satunya Pola Hidup yang Tidak Higienis
Dengan begitu masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada iming-iming yang menyesatkan.
“Keberadaan MAKN (Majelis Adat Kerajaan Nusantara) untuk mewadahi masyarakat adat dan sebagai penghubung komunikasi dengan pemerintah. Agar arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan ekonomi serta sosial jelas,” tutur Eddy.***
