Wakil Ketua MPR Sarankan KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Insan KPK yang Tersandung Korupsi

- 28 November 2023, 19:49 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyarankan pimpinan KPK tidak memberi bantuan hukum kepada insan KPK yang diproses hukum karena kasus korupsi
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyarankan pimpinan KPK tidak memberi bantuan hukum kepada insan KPK yang diproses hukum karena kasus korupsi /ANTARA/Melalusa Susthira K./aa.

PR DEPOK - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyarankan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan bantuan hukum kepada insan KPK yang diproses hukum karena tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

 

"Saran untuk pimpinan KPK RI, sebaiknya tidak memberikan bantuan hukum nsan KPK yang diproses hukum kasus tipikor, bukan kasus tindak pidana lainnya," kata Arsul seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA.

Bantuan hukum yang diberikan KPK justru akan menjadi anomali untuk komisi antirasuah tersebut. Pasalnya, KPK justru merupakan lembaga penegakan hukum yang tugasnya memberantas korupsi.

"Memberikan bantuan hukum kepada insan KPK yang sedang menjalani proses hukum kasus tipikor justru akan menjadi anomali, terlebih yang bersangkutan sanggup membuat tim penasihat hukum bagi dirinya sendiri," katanya.

Baca Juga: Benarkah KJP Plus November 2023 Sudah Cair? Cek Informasi Selengkapnya dan Penerima di Sini

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri atau tidak. Salah satu hal; yang dipertimbangkan adalah komitmen nihil toleransi (zero tolerance) terhadap korupsi.

Untuk itu, KPK akan menggelar rapat internal agar diputuskan sikap tepat apakah memberi bantuan hukum untuk Firli Bahuri atau tidak.

"KPK menyikapinya. Telah diagendakan pertemuan apakah akan memberi bantuan hukum itu atau tidak," ujarnya.

Diketahui, Firli Bahuri telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK melalui surat Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2023, tanggal 24 November 2023. Dalam surat yang sama, Presiden pun menetapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Rabu, 29 November 2023: Ibukota Didominasi Cerah Berawan

Firli Bahuri ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Penyidik akan memanggil kembali Firli Bahuri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang pada Jumat, 1 Desember 2023.

“Pemerikasaan FB (Firli Bahuri) sebagai tersangka dalam penanganan perkara a quo akan dilakukan pada hari Jumat, 1 Desember 2023 pukul 09.00 WIB,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Selasa, 28 November 2023 seperti dikutip dari PMJ News.

Pemeriksaan akan dilaksanakan di ruang pemeriksaan Dittipidkor lantai 6 Bareskrim Polri.***

Editor: Tesya Imanisa

Sumber: PMJ News ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah