Network
PR DEPOK - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah cepat menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang peningkatan kasus pneumonia yang belum dapat diidentifikasi penyebabnya, terutama pada anak-anak di Tiongkok Utara. Pada 22 November 2023, WHO menginformasikan hal ini melalui ProMed, menciptakan kekhawatiran di tingkat internasional.
Meskipun penyebab pasti dari penyakit pernapasan ini belum dapat dipastikan, laporan epidemiologi menunjukkan peningkatan kasus mycoplasma pneumoniae sebanyak 40 persen. Mycoplasma sendiri adalah penyebab umum infeksi pernapasan sebelum munculnya pandemi COVID-19.
Sejak Mei 2023, kasus rawat jalan dan rawat inap anak-anak akibat mycoplasma pneumoniae juga mengalami peningkatan. Pada Oktober 2023, angka kesakitan karena respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, dan influenza juga mengalami kenaikan, meski saat ini sudah mengalami penurunan.
Untuk mengantisipasi penyebaran pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, segera merespons dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia, diterbitkan pada 27 November 2023.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada para pemangku kepentingan di bidang kesehatan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, menjelaskan bahwa tujuan dari surat edaran ini adalah untuk mengantisipasi penyebaran pneumonia di Indonesia.
Surat edaran tersebut menginstruksikan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk memantau perkembangan kasus pneumonia di tingkat global dan meningkatkan kewaspadaan dini dengan memonitor kasus dicurigai pneumonia.
Baca Juga: Praktis dan Cepat! Isi Saldo LinkAja Melalui Internet Banking ATM Bersama dengan Cara Mudah Ini!
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Maxi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara. Hal ini terutama berlaku untuk benda-benda yang berasal dari negara yang terkena dampak.
