Baidowi menyarankan agar pemberian bansos selama masa kampanye diatur secara bijaksana untuk menghindari politisasi yang tidak sehat.
Ia mengingatkan bahwa bansos seharusnya tidak diidentikkan dengan calon atau partai tertentu, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecurigaan dan prasangka.
Baca Juga: Masuk Trending YouTube, Ini Lirik Lagu Merinding Disko - Ria Ricis: Semua Jadi Kekinian
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, juga menyatakan keprihatinannya terhadap potensi politisasi bansos selama kampanye.
Mereka menekankan pentingnya pemerintah menetapkan kebijakan yang bijak terkait distribusi bansos selama periode Pemilu dan Pilpres.
Menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangan kemiskinan, melibatkan berbagai aspek seperti pelatihan, dukungan modal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan perlindungan sosial. Hanya melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat diangkat dari kemiskinan secara berkelanjutan. ***