Network
PR DEPOK - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Mahfud MD mengenai adanya dukungan aparat dan pejabat terhadap pertambangan ilegal.
Dalam sebuah konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat pada hari Senin, Maruli menyampaikan bahwa pernyataan Mahfud masih kurang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan aparat.
Maruli menekankan bahwa istilah aparat dapat merujuk pada berbagai pihak, dan ia mengajukan pertanyaan tentang definisi aparat yang dimaksud oleh Mahfud.
Ia secara tegas menyatakan bahwa TNI Angkatan Darat telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajuritnya, dan yakin bahwa pihaknya tidak terlibat dalam mendukung pertambangan ilegal.
Baca Juga: Ramalan Shio Kelinci, Naga, Ular Selasa, 23 Januari 2024: Kegigihan akan Membuahkan Hasil Hari Ini
Pada debat keempat yang diadakan oleh KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC) pada malam Minggu, 21 Januari 2024, Mahfud MD mengungkapkan tantangan dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, tindakan ini tidaklah mudah karena melibatkan banyak pihak yang terkait dengan dunia mafioso.
Mahfud menjelaskan bahwa kompleksitas tersebut menjadi salah satu hambatan signifikan dalam mengambil langkah-langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan hukum.
Pernyataannya mencerminkan kesulitan dan kendala dalam menjalankan proses hukum terkait pertambangan ilegal yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat.
“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibekingi oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud MD, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
