Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi terhadap petisi akademisi yang diajukan oleh sejumlah akademisi universitas terkait pemerintahannya.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beliau menegaskan bahwa petisi tersebut bukan sekadar kritik, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari hak demokrasi yang harus dihargai.
Sejumlah akademisi dari berbagai universitas, termasuk alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Indonesia, telah menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam petisi akademisi mereka, mereka menyoroti isu-isu mulai dari etika hingga kenegarawanan.
Baca Juga: Jika Menang Pilpres 2024, Cak Imin Janji Prioritaskan Anggaran ke Petani, Nelayan, hingga Peternak
"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, dikutip PikiranRakyat-depok.com dari Antara, pada Sabtu.
Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menekankan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat, seruan, petisi, dan kritik dalam negara demokratis.
Beliau menegaskan bahwa 'freedom of speech' adalah hak demokrasi, dan kritik dianggap sebagai elemen penting untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Tito Karnavian Ditunjuk Menjadi Menkopolhukam Usai Mahfud MD Mundur
"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.
Ari Dwipayana mencatat adanya upaya yang disengaja untuk mengorkestrasi narasi politik tertentu menjelang pemilihan umum. Meskipun strategi politik partisipan diakui sebagai bagian dari kontestasi politik, beliau mendorong agar pertarungan opini dibangun dalam kultur dialog yang substansial dan perdebatan yang sehat.
"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisipan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," ujar Ari Dwipayana.
Baca Juga: 5 Tips Investasi Emas Bagi Milenial, Mulai dengan Rp10.000
Komitmen Jokowi untuk Demokrasi Sesuai dengan Pancasila
Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.
Respons positif ini mencerminkan semangat untuk mendorong pertukaran pendapat yang konstruktif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.***
