Buka Suara Tanggapi Quick Count, Mahfud MD: MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu

Selain itu, Mahfud menyampaikan di setiap penyelenggaraan pemilu, pihak yang kalah tidak menutup kemungkinan menuduh pihak yang menang melakukan kecurangan. Penyampaian ini disampaikan Mahfud di awal tahun 2023 sebelum pemilu berlangsung.

"Setiap Pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang, saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu pada saat pembentukan TV pemilu di Trans TV di awal tahun 2023," katanya.

Namun, dirinya menegaskan pihak penggugat tidak selama kalah, tetapi pada kondisi tertentu pembatalan hasil pemilu dapat terjadi.

"Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti secara sah dan menyakinkan," tegasnya.

Baca Juga: 10 Desa di Demak Siap Gelar Pemungutan Suara Susulan Pemilu 2024, Kenapa?

Mahfud memberikan salah satu contoh terkait pembatalan hasil pemilu pada saat dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika saya menjadi ketua MK. MK pernah memutus pembatalan hasil Pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik," katanya.

Ia mencontohkan pembatalan hasil pemilu tahun 2008 pada pemilihan gubernur Jawa Timur ketika Mahfud menjadi ketua MK. Mahfud mengatakan dirinya telah menangani mencapai ratusan kasus sengketa pemilu saat menjadi ketua MK.

"Bisa pemilu ulang misalnya saya sebut contohnya Hasil Pemilu Pilgub Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Hasil pilkada Bengkulu selatan yang menang diskualifikasi yang dibawah langsung naik, pilkada Kotawaringin Barat," tuturnya.

Baca Juga: Mengintip Perolehan Suara Selebritis dalam Pemilu 2024, dari Ahmad Dhani hingga Uya Kuya