Network
Tegas dia, melanjutkan, dengan hal tersebut, sudah pasti putusan itu tidak berlaku di Pemilu 2024 yang baru saja diselenggarakan. "Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen,".
"Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden," kata pria bernama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin itu.
Baca Juga: Liga 1: Prediksi Skor dan Head to Head Persikabo 1973 vs Arema FC
"Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," imbuh mantan Menkopolhukam KIM dengan masa bakti 23 Oktober 2019-1 Februari 2024 itu.
Dia juga mengharapkan supaya kedepannya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal iu sudah diatur sebagai kerangka dasar sejak awal reformasi.
Sebagai informasi, Pada Kamis, 29 Februari 2024 kemarin, MK telah mengabulkan sebagian judicial review uji materi Pasal 414 Ayat (1) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang Parliamentary Threshold sebesar empat persen.
Pengajuan uji materi tersebut dilayangkan ke MK oleh Ketua Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. Uji materi teregistrasi dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023.
Baca Juga: Kapan Jadwal Sidang Isbat Ramadhan 2024 Digelar? Catat di Sini Informasi Resmi dari Kemenag
Seperti yang sudah diketahui, dalam putusan itu, MK mengatakan bahwa ambang batas parlemen sebesar empat persen harus direvisi supaya dapat berlaku di Pemilu selanjutnya atau pada Pemilu 2024.
Hakim MK menyatakan bahwa ambang batas atau Parliamentary Threshold sebesar empat persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
