Network
PR DEPOK - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyanjung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar empat persen suara sah nasional.
Seperti yang sudah diketahui bahwa penghapusan ambang batas tersebut baru akan berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang, serta tidak berlaku pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.
Mahfud pun menyampaikan bahwa keputusan MK memang seharusnya begitu mengikuti tradisi hukum di seluruh dunia. Tambahnya, menjelaskan, jika ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya.
Baca Juga: PKH Maret 2024 Cair Hari Ini di KKS Mana? Cek Pencairan Bansos dan Nama Penerima Pakai HP
"Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ucap Mahfud MD. seperti dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Jumat, 1 Maret 2024.
Kata Mahfud, menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Hak itu karena ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk Undang-Undang, ialah Pemerintah dan DPR.
"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," jelas Mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM itu.
Baca Juga: Rekomendasi Kafe di Cianjur, Mulai dari Milenialis Instagramable hingga Tropical Vibes
Profesor hukum itu kemudian memaparkan bahwa pembentuk Undang-Undang harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol persen atau diturunkan sekian persen.
