Network
PR DEPOK - Tak terasa, bulan Ramadhan sudah memasuki penghujung akhir yang artinya, hari kemenangan Idul Fitri sudah di depan mata.
Kementerian Agama (Kemenag) RI pun akan menggelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 H untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri 2024.
Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H, kabarnya akan digelar Kemenag pada Selasa, 9 April 2024, di Auditorium HM. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta.
Baca Juga: Kesaksian Mensos Risma di Sidang Sengketa Pilpres 2024 Soal Bansos Beras: Bukan Kewenangan Kemensos
Pelaksanaan Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H ini akan dilaksanakan secara tertutup dengan dihadiri oleh Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin, Sidang Isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Adapun berdasarkan data hisab, ijtimak terjadi pada Selasa, 29 Ramadhan 1445 H atau 9 April 2024 M sekitar pukul 01.20 WIB saat matahari terbenam.
Baca Juga: Lirik Lagu Mati Matian dari Mahalini, Masuk Trending YouTube Musik!
Saat itulah ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk antara 4° 52.71' sampai dengan 7° 37.84' dan sudut elongasi 8° 23.68' sampai 10° 12.94'.
Sementara menurut kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal yang dimaksud harus sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal (Imkanur Rukyat), dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.
Kemenag RI sendiri, diketahui akan melakukan pemantauan hilal (rukyatul hilal) di 120 titik di seluruh Indonesia yang mantinya akan ditetapkan dalam sidang isbat.
Baca Juga: KLJ Cair Lagi Bulan April? Berikut Estimasi Bantuan Tahap 2 2024 Dicairkan
Sehingga untuk kapan Hari Raya Idul Fitri 1445 H jatuh, masyarakat perlu menunggu hasilnya melalui konferensi pers, 9 April 2024 nanti.
Sebagaimana dasar hukum sidang isbat yang tercantum dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.***
