Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo memasukkan program-program unggulan pasangan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025. Ini termasuk program makan siang gratis yang sempat jadi pembahasan hangat selama masa kampanye.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi mendukung program-program unggulan capres-cawapres terpilih.
Setelah resmi dilantik, lanjut Ari, beberapa program-program unggulan tersebut bisa langsung dieksekusi.
Baca Juga: Longsor di Kampung Muncang Lega, Desa Sukasari KBB: Sawah Warga Terdampak
"Presiden Jokowi mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wapres terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang dapat dieksekusi setelah pelantikan 20 Oktober 2024," kata Ari di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Kamis, 25 April 2024.
Menurut Ari, dukungan Jokowi ini merupakan upaya mengawal keberlanjutan pembangunan demi mewujudkan Indonesia Maju.
"Semangatnya (Presiden Jokowi) yaitu mengawal keberlanjutan pembangunan demi Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: Bukan Samsung, Ini HP Pertama yang Digadang-gadang Bakal Ditenagai Chipset Snapdragon 8 Gen 4
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025 guna memungkinkan program yang diusung oleh presiden-wapres, salah satunya makan siang gratis.
"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal sehingga ada kemungkinan program tersebut (makan siang gratis) dapat dijalankan," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, program makan siang gratis menurut Sri masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar.
Baca Juga: 15 Link Twibbon Hardiknas 2024 Terbaru, Desain Keren Cocok Dipasang Status Whatsapp dan Instagram
Maka dari itu, program makan siang gratis termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada tahun 2025.
Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa pembahasan RAPBN 2025 tetap terjaga, dengan batas toleransi defisit berada di bawah 3 persen.
Sementara RKP 2025 disusun dengan perhitungan transisi kepemimpinan dari presiden dan kabinet saat ini dengan pemerintahan baru.
RKP 2025 nanti akan diperbaharui hingga bulan Juni 2024 sesuai program dan janji presiden-wapres terpilih.***
