Network
PR DEPOK – Pakar politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengungkap adanya indikasi keterpautan ragam kepentingan dan kelompok, pemain hingga bandar atau penyedia dana di balik demonstrasi anarkistis.
Pernyataan tersebut disampaikannya berdasarkan investigasi independen yang dilakukan LPI sebelum Aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini.
"Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi ini karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian"
"Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi dan aksi-aksi lanjutannya," ujar Boni Hargens seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Baca Juga: Puan Maharani: Jika UU Cipta Kerja Dirasa Belum Sempurna, Terbuka Ruang untuk Dapat Disempurnakan
Dalam investigasinya, LPI mengungkap bahwa secara garis besar ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8 Oktober tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.
Pertama, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh.
Mereka benar-benar mempersoalkan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.
Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review diperlukan.
