Network
Kondisi tersebut juga diperparah dengan besarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kala itu, pembiayaan defisit APBN tidak bisa dilakukan melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN), dan malah meminta Bank Indonesia untuk mencetak uang.
Baca Juga: Polisi Tetapkan 54 Orang sebagai Tersangka Kericuhan Saat Demo di Jakarta, 28 di Antaranya Ditahan
"Yang terjadi kemudian jumlah uang beredar lebih banyak dari suasana kondisi perekonomian, sehingga inflasi meningkat luar biasa besar,” tutur Sri Mulyani.
Pada zaman orde baru, Sri Mulyani mengatakan seluruh utang kemudian digunakan untuk belanja pembangunan, sehingga saat terjadi krisis keuangan Asia, defisit transaksi berjalan (CAD) meningkat serta terjadi tekanan pada nilai tukar rupiah.
“Saat terjadi adjustment nilai tukar rupiah, seluruh neraca perusahaan, perbankan, negara, semua alami tekanan karena dalam waktu sehari, berapa jam nilai tukar rupiah berubah tiba-tiba, volatility meningkat, aset tidak meningkat, perusahaan dengan cash flow rupiah dan utang denominasi asing, neraca akan ambyar,” ujarnya.
Baca Juga: Baru Akan Dikirim ke Presiden Rabu Mendatang, Draf Final UU Cipta Kerja Bertambah 130 Halaman
Kemudian, seru Sri, saat era reformasi, dengan dipimpin tiga Presiden, yakni Presiden B.J Habibie (Presiden RI 1998-1999), Abdurrahman Wahid atau Gusdur (Presiden RI 1999-2001) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI 2001-2004) banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru.
Meski secara perjalanan cerita yang dialami Indonesia dengan ekonomi yang penuh tekanan, Sri Mulyani optimis bahwa Indonesia akan bisa keluar dengan ekonomi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Dirinya juga yakin jika Indonesia akan mampu bertahan dari krisis keuangan karena pandemi virus corona yang terjadi.
