Network
PR DEPOK - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Peraturan hukum yang telah menjadi Undang-undang (UU) tersebut mendapatkan banyak penolakan dari hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh dan mahasiswa.
Penolakan tersebut menghasilkan aksi unjuk rasa yang digelar mulai dari Selasa, 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Musim Kemarau Hampir Berakhir, BPBD Sumsel Deteksi 4.045 Titik Panas
Aksi demonstrasi tersebut terjadi pada sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Palembang, dan Surabaya.
Selain itu, aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Sukabumi, Depok, dan Malang.
Aksi unjuk rasa itu berakhir dengan bentrokan dengan aparat penegak hukuk hingga perusakan terhadap fasilitas umum seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Lakukan Gerebek Lumpur di Kali Sekretaris untuk Antisipasi Banjir, Ini Imbauan Wali Kota Jakbar
Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah telah mengantongi dalang atau aktor dibalik rusuhnya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
Selain itu, dirinya turut membantah isu sederet nama dikaitkan dengan dalang dibalik aksi ini, salah satunya Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
