Network
“Pemerintah perlu mendapatkan dukungan dalam menjaring aspirasi dari masyarakat khususnya perempuan, oleh sebab itu harapan saya media penyiaran dapat diandalkan menjadi media penyampaian dan pengumpulan aspirasi serta kontrol perempuan dalam segala peran pembangunan. Menjadi sarana sosialisasi program pemberdayaan masyarakat, dan menangkal hoax,” ujar Bintang.
Hingga saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan komitmen bersama melalui MoU dengan KPI sejak 2017 dan dengan Dewan Pers sejak 2019.
Komitmen tersebut dilakukan guna memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak dalam penyiaran.
Kemen PPPA juga telah melakukan literasi, dengan pelatihan dan sosialisasi pada SDM media penyiaran terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak, serta mendorong penguatan kelembagaan PUG di media penyiaran.
Baca Juga: Jika Joe Biden Menang di Pilpres AS Nanti, Donald Trump: Mungkin Saya Akan Meninggalkan Negara Ini
“Masyarakat memang bisa memilih tontonan, tapi media pegang kemudi memberikan tuntunan. Dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media, saya yakin kita bisa memberdayakan serta melindungi perempuan, baik dari stigmatisasi, stereotip, serta konstruksi sosial lainya yang merugikan,” tutup Bintang.***
