Network
PR DEPOK – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya buka suara terkait dugaan rumah sakit rujukan 'meng-covidkan' semua pasien yang meninggal dunia untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.
Terawan menilai, berdasarkan pengalamannya yang pernah bekerja dan memimpin di lingkungan rumah sakit, dirinya melihat di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki hati nurani dalam melihat kondisi pasiennya.
"Saya masih memandang, saya kan pernah kerja di rumah sakit. Kita punya nurani yang kalau iya dikatakan iya, kalau tidak katakan tidak," kata Terawan dalam sebuah diskusi daring Selasa, 20 Oktober 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Ditemukan 2 Spesies Kepiting Baru di Area Kerja Freeport, Ini Kata Pakar Osenaografi LIPI
Menurut Terawan, dokter juga tidak bisa semena-mena memvonis pasien yang meninggal karena Covid-19.
Pasalnya, ada pertanggung jawaban di dunia dan akhirat yang harus diembannya.
"Menyatakan orang yang meninggal itu harus benar-benar kita pertanggung jawabkan di hadapan yang Maha Kuasa. Karena itu saya masih berpikiran yang positif, tidak ada seperti itu," ujar Terawan.
Baca Juga: Hilangkan Rasa Ketakutan Masyarakat, Surabaya Gelar Swab PCR dan Rapid Test di Mall
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenen Moeldoko sepakat meminta pihak rumah sakit bersikap jujur mengenai data kematian agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Moeldoko menyebut sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan didefinisikan meninggal karena Covid-19 oleh pihak rumah sakit yang menanganinya.
Padahal sebenarnya hasil tesnya negatif.
Baca Juga: Baleg DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Minimum Buruh
"Ini perlu diluruskan agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," tutur Moeldoko.
Sementara itu, Ganjar juga membenarkan adanya isu tersebut yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sudah pernah terjadi di Jawa Tengah.
Dalam mengantisipasi hal tersebut agar tak terulang lagi, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah.
Baca Juga: Soal Dampak Megatsunami Alaska Bagi Indonesia, BMKG: Sepertinya Tidak Akan Sampai, Terhalang Daratan
Kemudian selanjutnya, pihak terkait yang memutuskan untuk menentukan atau mengekspos data kematian pasien harus terverifikasi terlebih dulu.
"Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan 'statement' keluar," ujar Ganjar.
Dengan sistem itu, Ganjar mengakui akan terjadi keterlambatan data mengenai angka kematian.
Baca Juga: Meski Tingkat Kematian Masih Lampaui Angka Global, Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Turun 6,7 Persen
"'Delay' data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," tutur Ganjar.***
