Network
PR DEPOK - Belum lama ini pihak kepolisian menangkap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait dengan tindakan provokatif demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.
Dengan penangkapan sejumlah aktivis KAMI itu, tak sedikit pihak menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan tidakan represif atau pembungkaman terhadap pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah.
Terkait hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan angkat bicara dan secara tegas menampik banyaknya anggapan tersebut.
Baca Juga: AS Minta Izin Daratkan Pesawat Pengawas di RI, Menlu: Kami tak Ingin Terjebak oleh Persaingan Ini
Hal itu dilontarkan oleh salah satu politisi PDI Perjuangan Aria Bima di salah satu video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu 21 Oktober 2020.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Aria Bima memberikan contoh bagaimana Rocky Gerung mencaci presiden, akan tetapi tidak dijebloskan ke jeruji besi meski telah terbukti salah dalam undang-undang (UU).
"Represif seperti apa ya? Saya lihat jurus demokrasi, di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu doyannya ngeritik caci maki kepada Joko Widodo itu di YouTube maupun ruang publik melalui media itu, kaya gitu tuh coba lihat," kata Aria Bima.
Pria yang juga sebagai pimpinan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menyebutkan, demokrasi yang ada di Indonesia sudah kebablasan.
Baca Juga: PTUN Tolak Gugatan Supres Soal RUU Cipta Kerja pada April, YLBH Temukan Beberapa Kejanggalan Berikut
Hal tersebut, dikatakan Aria Bima, karena semua masyarakat melakukan serangan caci maki melalui berbagai media.
"Gini lho maksud saya, era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan enggak ngerti. Siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya, gitu lho tanpa melihat kita ini memakai sistem demokrasi untuk apa?," katanya secara tegas.
Lebih lanjut, Aria Bima menyinggung soal periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, periode kedua ini telah memasuki era di mana berkembangnya industri teknologi yang sangat pesat.
Sehingga, dikatakan dia, kontrol terhadap seluruh platform media massa dirasa sangat sulit lantaran seluruh masyarakat bebas berbicara di ruang publik.
Baca Juga: Rencana Digelar Mulai November, Pemkot Depok Jalani Simulasi Vaksinasi Didampingi Ahli Vaksin UI
"Saya lihat bahwa di era Pak Joko Widodo saat ini dalam era ruang publik diisi dengan berbagai teknologi media, baik itu mainstream, online maupun media sosial ini sesuatu yang tanpa kendali," ujar dia.
Orang yang kritis, ucapnya, harus diapresiasi. Akan tetapi, apabila penyebar hoaks dan hasutan perlu dikendalikan dengan UU yang saat ini ada yakni UU ITE.
"Jadi, kalau itu kritis di era sekarang ini saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi, bahwa kekuasaan tidak mungkin, tidak harus ada kelompok kritis. Ini untuk check and balance," katanya.
Aria Bima menambahkan, "Tapi harus dibedakan mana itu masalah hoaks dan hasutan. Saya kira apa kita mau kembangkan terus yang namanya hoaks dan hasutan ini? Dan itu ada batasannya, dan batasan itu bukan ada di Joko Widodo, tapi memang UU ITE itu."
Baca Juga: Jadi Negara ke-3 dengan Pertumbuhan Populasi Internet Terbesar, Bamsoet Minta Warganet Tangkal Hoaks
Seperti diketahui sebelumnya, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah aktivis KAMI terkait demo penolakan UU Cipta Kerja.
Adapun sejumlah aktivis KAMI itu antara lain Khairi Amri, Syahganda Naiggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Kingkin Anida, Deddy Wahyudi, Juliana, Novita Zahara, dan Wahyu Rasasi Putri.***
***
