Network
PR DEPOK - Nama mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo tak tercantum dalam bursa pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar IX yang akan dihelat akhir Desember 2020 mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, jika ada nama Gatot sebagai calon Ketua Umum PPP, maka partai tersebut akan sulit diterima oleh Presiden Joko Widodo.
"Kalau ada nama Gatot disitu akan menjadi repot PPP, kan (PPP) merapat ke koalisi pemerintah, kalau ada Gatot disitu akan menjadi panjang urusanya sama Jokowi ini mau menjadi oposisi atau tetap dalam pemerintah," kata Hendri dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI Selasa, 27 Oktober 2020.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Beri Keringanan Pembayaran Iuran Melalui Program Relaksasi Tunggakan JKN Berikut
Selain itu, Hendri menyampaikan bahwa nama Sandiaga Uno lebih ungul dari Gatot Nurmantyo baik dari sisi popularitas dan elektabilitas.
"Ya kalau popularitas lebih besar dari pada Gatot, elektabilitas juga lebih besar Sandiga ketimbang Gatot, jadi itu prakmatis saja PPP," lanjutnya.
Sebanyak enam nama disebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP periode mendatang.
Baca Juga: Pemilik Maxima Grup Pakai Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi, Hakim Sebut 16 Transaksi di 3 Negara
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani, membeberkan enam nama yakni Ketum PPP Suharso Monoarfa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono, politikus senior PPP Akhmad Muqowam, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.
Kemudian, terdapat juga nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan oleh kalangan internal PPP, mulai dari Suharso Monoarfa, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indar Parawansa, Gus Ipul, sampai dengan Sandiaga Uno," ujar Arsul.
Baca Juga: Ayahnya di PHK Akibat Terdampak Pandemi hingga Tak Punya Ponsel, Siswa SMP Ini Tak Bisa Ikut Ujian
Menanggapi hal itu, dilansir dari situs resmi PPP, Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti menilai sah-sah saja, jika ada sejumlah nama akan ikut berkontestasi di muktamar nanti.
“Namun, tentunya setiap calon yang diusung tidak bisa serta merta nyelonong menjadi calon ketua umum apalagi tanpa melalui proses kaderisasi yang sudah diatur di AD/ART," ucap Lena.
Dikatakan Lena, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP sudah jelas bahwa setidaknya caketum harus minimal satu periode masuk di kepengurusan PPP.***
