Network
PR DEPOK - Vaksinasi Covid-19 yang rencana awalnya disebut akan dimulai pada minggu kedua November ini, kini harus mundur menjadi dimulai pada minggu ketiga Desember 2020.
Informasi tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan, pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu 4 November 2020.
"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," ucap Luhut, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Disebut Keajaiban, Anak 3 Tahun Berhasil Selamat Usai 4 Hari Tertimbun Reruntuhan Gempa di Turki
Luhut mengatakan, bahwa saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga yang dikembangkan oleh Sinovac dan Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat.
Pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk bisa melakukan vaksinasi.
"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," ujar Luhut.
Luhut menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal tahun 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada minggu ketiga Desember itu.
Baca Juga: Israel Semakin Khawatir Soal Hasil Pilpres AS 2020, Terlebih Jika Joe Biden Memenangkan Pertarungan
"Kami ingin lihat Bali jadi zona hijau, itu target kami, Bali jadi zona hijau harapannya pada awal tahun depan karena kita akan mulai vaksinasi mulai minggu ketiga Desember," kata Luhut.
Sebelumnya, pria yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang tadinya akan dimulai sekitar minggu kedua November bisa saja molor.
Menurut Luhut, kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan karena dibutuhkan waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization.***
