Terbukti Langgar Kode Etik, DKPP Berhentikan Tetap 6 Penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tengah

Diketahui, tiga sanksi tersebut adalah peringatan keras, pemberhentian dari jabatan ketua, dan pemberhentian sementara.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu, I Gede Krisna Adi Widana selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Alfitra, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua juga dijatuhkan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen.

Pada kesempatan yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan koordinator divisi teknis penyelenggaraan kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Izwaryani.

Baca Juga: Israel Semakin Khawatir Soal Hasil Pilpres AS 2020, Terlebih Jika Joe Biden Memenangkan Pertarungan

Dari 11 perkara yang dibacakan putusannya tersebut telah melibatkan 49 penyelenggara pemilu sebagai teradu.

Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada seluruh teradu adalah enam peringatan, lima peringatan keras, dan satu pemberhentian dari jabatan kordiv.

Kemudian, dua pemberhentian dari jabatan ketua, satu pemberhentian sementara, dan enam pemberhentian tetap.

Di samping itu, 32 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.***