Network
Di sisi lain, hal serupa juga diungkapkan Ketua Asosiasi Holtikultura Nasional, Anton Muslim Arbi.
Ia meminta KPK untuk menyelidiki dugaan permainan dalam penerbitan RIPH dan SPI.
“Kalau penyebutan nama seperti itu, KPK sudah semestinya bertindak. Yang kita butuhkan di sini betul-betul penegak hukum seperti KPK mau melakukan sejumlah tindakan,” tutur Anton.
Baca Juga: Distribusi Vaksin Covid-19 Dikhawatirkan Tak Merata, PBB Indonesia: Perlu Kebijakan Inklusif
Menurutnya, persoalan jatah untuk pengurusan impor bukan hal baru. Bahkan, KPK sendiri pernah menangkap anggota Komisi VI DPR RI terkait kasus penerbitan SPI tersebut.
“Sebenarnya kita ingin memberantas hal itu, dulu juga pernah ditangani KPK. Sampai hari ini keluhan itu tidak menemukan jalan keluar sehingga menggunakan jasa-jasa yang kita sebut mafia atau kartel,” ucapnya.
Anton berpendapat bahwa keluhan teman-teman pengusaha atau asosiasi hortikultura memang kesulitan mendapatkan RIPH maupun SPI secara langsung.
Baca Juga: Tak Mampu Tunjukan Bukti Penipuan Penghitungan Suara, Tuntutan Hukum Pihak Donald Trump Ditolak
Akan tetapi, dunia usaha tentu tidak bisa berlama-lama karena mereka dikejar oleh waktu. Oleh karena itu, timbul pertanyaan kenapa bisa berlarut-larut.
“Dapat dibilang ‘transaksi-transaksi’ itu muncul karena adanya proses perizinan yang berlarut-larut dan alot,” ujarnya.***
