PR DEPOK - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki politikus Nasdem dan Golkar.
Kedua politikus tersebut diduga terlibat dalam kasus permainan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI).
Nama politikus Nasdem dan Golkar disebut-sebut sebagai perantara untuk bisa mendapatkan izin impor dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Baca Juga: Perhitungan Capai 95 Persen, Joe Biden Unggul dari Donald Trump di Pennsylvania
“Idealnya, kalau ada dugaan kasus permainan hingga politisi itu memang KPK yang harus turun tangan,” ujar Boyamin dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Akan tetapi, ia tidak meyakini bahwa KPK berani mengungkap kasus tersebut.
Sebab, KPK saat ini tampak dilemahkan dengan Undang-Undang yang baru serta dipimpin oleh Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.
Baca Juga: Indonesia Resmi Alami Resesi, DPR: Optimalkan Belanja Pemerintah
“Ya seharusnya KPK bisa usut ini, tetapi dengan adanya UU KPK yang baru dan ketuanya Pak Firli, saya kok tidak berharap banyak. Saya sih pesimis,” katanya.