Network
PR DEPOK - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin mengimbau pada seluruh masyarakat untuk memberikan pengertian-pengertian khususnya pada masyarakat Islam yang moderat yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.
Diketahui, khilafah merupakan sistem pemerintahan atau kepemimpinan dalam Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban misi dakwah atau menyebarkan agama Islam.
Imbauan tersebut disampaikan oleh KH Ma'ruf Amin dalam keterangan di sebuah video yang diterima di Jakarta, pada Senin 09 November 2020.
Baca Juga: Di Hari Pahlawan 2020 Besok, Pemerintah Berikan Tunjangan Kehormatan kepada 587 Orang Keluarga
"Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya. Artinya menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu," kata Ma'ruf Amin, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, pada Senin 9 November 2020.
Ma'ruf Amin juga mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa.
Sehingga, dikatakan Ma'ruf Amin, ada konsekuensi yang harus diterima bagi siapa saja yang ingin mengubahnya.
"Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada. Ada konsekuensinya, dia akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan," ucapnya.
Baca Juga: Soal Video yang Seret Nama Gisel, Roy Suryo: Bentuk Pipi Beda, Tetap Kedepankan Praduga Tak Bersalah
Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyebut orang-orang yang ingin menerapkan Khilafah di Indonesia adalah mereka yang salah memahami tentang sistem pemerintahan dalam Islam.
Padahal menurutnya, seharusnya masyarakat dapat memahami Khilafah sebagai sesuatu yang Islami.
"Jadi mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu Islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah, sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," ujarnya.
Dia juga melanjutkan bahwa meski khilafah itu bersifat islami. Namun, tak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka.
Baca Juga: Terbiasa dengan Gaya Hidup Kotor, Ilmuwan Sebut Jadi Orang India Kebal dengan Covid-19
"Bahkan sekarang khilafah nggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena nggak ada negara yang normal itu menggunakan sistem khilafah, nggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," kata Ma'ruf Amin.
Wakil Presiden RI tersebut menegaskan bahwa selain kesalahpahaman tentang khilafah, sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak dapat diganti-ganti karena hal itu merupakan kesepakatan yang mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk para ulama.
"Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis, tetapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Serta menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.***
