Network
“Minum minuman keras itu jelas tidak baik apalagi kalau kita lihat kaitannya dengan penyakit HIV/AIDS, di mana seperti kita ketahui pintu masuknya adalah dari miras,” tutur Anwar lebih lanjut.
Selain itu, Sekjen MUI itu juga mengapresiasi langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe yang dengan tegas menerapkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 perihal pelarangan peredaran minuman keras di Bumi Papua.
Anwar menilai bahwa sikap Lukas adalah upaya untuk melindungi rakyatnya.
Baca Juga: Polisi Tahan dan Tetapkan Dua Tersangka Penyebar Video Asusila yang Menyeret Nama Gisella Anastasia
“Pendekatan beliau menurut saya jelas bukan pendekatan agama tapi adalah pendekatan rasional atau ilmu dan budaya karena beliau tahu minum miras itu berkorelasi dengan produktivitas, kesehatan dan kematian,” tuturnya.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa RUU Minuman Beralkohol mengatur sanksi pidana bagi pembuat, penjual, hingga konsumen dari miras, yang diatur dalam Bab IV Ketentuan Pidana.
Selain itu, terkait pelarangan minol ini diatur dalam Bab III tentang Larangan, Pasal 5 menyebutkan setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan.
Baca Juga: Kominfo Resmikan 18 Menara BTS di Labuan Bajo, 4 Di Antaranya Sudah Dibangun di Kecamatan Komodo
Lebih lanjut, pada pasal 18, orang atau pihak yang memproduksi minuman keras akan dijatuhi hukuman kurungan penjara maksimal 10 tahun, dan denda maksimal Rp1 miliar.
Apabila penggunaan minol sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3.***
