Network
PR DEPOK – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menginginkan kuota BBM bersubsidi untuk kalangan nelayan di berbagai daerah dapat terpenuhi.
Hal tersebut dilakukan guna melancarkan transportasi yang digunakan oleh nelayan untuk melaut.
Ketua BAKN DPR RI, Marwan Cik Asan mengingatkan agar permasalahan kuota BBM bersubsidi agar lebih diperhatikan.
Baca Juga: Pemprov DKI Larang Artis Terkenal Live Music di Kafe, Anji: Bukan Artis Terkenal Tak Ada Kerumunan?
Lebih lanjut, ia mengingatkan kondisi nelayan yang kesulitan untuk bekerja karena keterbatasan BBM.
Marwan juga telah memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Subang, Jawa Barat pada Jumat, 13 November 2020 guna melihat permasalahan terkait hal tersebut.
Menurutnya, diperlukan transparansi terkait pengelolaan subsidi energi, terutama subsidi BBM terhadap nelayan seperti yang ada di Subang, Jawa Barat.
“Tidak boleh ada kriminalisasi terkait BBM subsidi yang seharusnya dibeli nelayan di tempat yang sudah disediakan. Jika kita mendengar keluhan dari lapangan, BBM di tempat yang ada itu malah tidak tersedia,” kata Marwan pada Minggu, 15 November 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Gelar Sejumlah Acara dan Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Rizieq Shihab Terancam Denda Rp50 Juta
