Network
PR DEPOK – Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah agar melindungi pengawas pemilu (panwaslu) ad hoc di lapangan yang terintimidasi.
Di sisi lain, Rahmat mengatakan adanya intimidasi tersebut merupakan bagian dari risiko pekerjaan pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Ia memerintahkan jika menemukan kejadian serupa, maka dijadikan temuan kemudian dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Baca Juga: Tersebar di 514 Kabupaten-Kota di Indonesia, Pendaftar Kartu Prakerja Capai Angka 43,3 Juta
“Jangan sampai nanti ada Bawaslu kita, Panwascam (panwaslu kecamatan) kita yang dipukul, dihina bahkan ditendang tanpa ada pembelaan dari bapak ibu,” ujar Rahmat pada Senin, 16 November 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Ia menyatakan, apabila ada kejadian seperti itu makan langsung dikoordinasikan melalui Sentra Gakkumdu.
Rahmat menyarankan kepada Bawaslu daerah untuk menggunakan UU Pemilu dalam menangani pelanggaran itu.
Baca Juga: Harapkan Investor Australia Tanam Modal di Indonesia, Ketua BKPM: Kita Akan Beri Sejumlah Insentif
Alasannya, orang yang mengintimidasi telah menghalang-halangi tugas pengawasan.
“Panwascam kita harus dilindungi, memang tugas kita merupakan tugas yang nyerempet bahaya, maka itu jika ada temuan jadikan laporan,” tuturnya.
Selain itu, ia juga berpesan agar semua anggota Bawaslu daerah dapat mengisi laporan hasil pengawasan (Form A).
Ia berharap agar jangan sampai ada laporan dalam Form A yang nihil.
Baca Juga: Kemenkeu Sebut Pemerintah Berencana Berikan PMN Nontunai, Siap Disalurkan Tahun 2021
“Laporan hasil pengawasan adalah kejadian di tempat perkara baik atau buruknya,” kata Rahmat.
Diketahui, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pilkada 2020 yang dilaksanakan dengan tiga gelombang dan diikuti secara daring maupun tatap muka.
Dalam rakornas tersebut ia menegaskan agar pengawas di lapangan mendapatkan perlindungan dalam menunaikan kerja-kerja pengawasan.
Baca Juga: Modus Kelabui Aparat, Polisi Temukan Banyak Kasus Narkoba Gunakan Jasa Pengiriman Online
Seperti diketahui, Rakornas tersebut juga menampilkan perspektif pengawasan dari berbagai narasumber, baik penyelenggara pemilu ataupun penggiat pemilu seperti Perludem, KIPP, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Lingkar Madani (Lima), Tepi, dan lain-lain.***
