Network
“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp39,7 triliun, di mana Rp27 triliun adalah PMN. Kami juga melakukan pinjaman Rp31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp80,5 triliun,” ujar Budi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Budi melanjutkan agar aliran kas BUMN ini aman hingga 2023, pihaknya setidaknya membutuhkan Rp3 triliun namun dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029.
Budi memproyeksikan pendapatan korporasi setelah pajak (EAT) 2021-2029 akan minus dan baru akan positif diperkirakan tahun 2030.
Baca Juga: Respons Anies Baswedan Dipanggil Polri, FPI: Apa Urusannya Polisi Panggil Gubernur? Itu Kurang Ajar
“Kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman), dari beberapa bank sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung CDS ini sampai Rp18 triliun,” kata Budi.
Budi mengatakan, dukungan CDS itu akan didapatkan dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).
Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 sebesar Rp3,5 triliun yang sudah cair dan Rp7,5 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih ditunggu.
Rencannya, tahun 2021 HK akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,2 triliun namun dinilai masih belum menutupi kekurangan pendanaan proyek tol Sumatera tahap pertama sebesar Rp80,5 triliun.
Baca Juga: Nilai Adanya Simpang Siur Kewenangan, Refly Harun Sayangkan Pencopotan Kapolda Metro Jaya
“Jadi kalau Rp6,2 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan bapak ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontiyu dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” kata Budi menambahkan.***
