Network
PR DEPOK – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memperhatikan protokol kesehatan.
Imbauan tersebut ia sampaikan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada Pilkada 9 Desember 2020.
Mahyudin mengungkapkan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip.
Baca Juga: Pesan Ridwan Kamil ke FPI: Jangan Ada Korban Lain, yang Dicopot dari Jabatan atau Ganggu Lalu Lintas
Prinsip tersebut antara lain memperhatikan perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
“Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19 dan menimbulkan klaster baru yakni klaster Pilkada,” ucap Mahyudin dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Selain itu, ia juga mendorong ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan pilkada, termasuk mengimbau pihak Pemda agar menuntaskan dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu.
Baca Juga: Waspada Potensi Hujan Intensitas Lebat yang Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Jawa Barat
“Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu bahwa di NTB sudah ada Perda tentang Covid-19. Mudah-mudahan Perda ini dapat dilaksanakan,” ujarnya.
