Network
PR DEPOK – Politisi Fahri Hamzah mendukung langkah Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin, memberantas mafia pelabuhan.
Jaksa Agung sebelumnya menginstruksikan seluruh kejaksaan untuk melakukan operasi intelijen untuk memberantas mafia pelabuhan.
Dalam instruksinya, Jaksa Agung memerintahkan seluruh kejaksaan menindak oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing mafia pelabuhan.
Baca Juga: Kata Wagub DKI Jakarta Soal Banjir di Ibu Kota: Tidak Ada Genangan Sampai Berhari-hari
Menurut Jaksa Agung, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan.
Hal inilah yang kemudian, menurut Jaksa Agung dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah.
"Pemerintah Pusat meminta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," kata Jaksa Agung seperti dikutip dari Antara.
Menanggapi itu, Fahri Hamzah mendukung langkah Jaksa Agung dalam memberantas mafia pelabuhan. Namun, ia meminta Presiden Jokowi memberi backup kepada Kejaksaan saat menjalankan tugasnya.
“Untuk itu Presiden @jokowi perlu memberikan back up yang serius ketika @kejaksaanRI harus berbenturan dengan raksasa penguasa politik pertanahan dan pelabuhan di lapangan,” cuit Fahri Hamzah dalam Twitter miliknya, Senin 15 November 2021.
Fahri juga menyebut, Presiden Jokowi harus menangkap sikap Kejagung sebagai konsistensi mengakhiri masalah kerakyatan di sektor agraria.
Baca Juga: Ditto Percussion Keliling USA Hanya Pakai Mobil Campervan, Segini Waktu dan Jarak yang Ditempuhnya
“Dua gendering perang yang ditabung JA ST, Burhanudin ini menunjukan bahwa @KejaksaanRI hari ini tidak hanya fokus pad upaya pengembalian keuangan negara dalam kasus korupsi, tapi juga menunjukan kerja serius penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan,” kata Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi.
Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.***
