Network
P2G juga berharap para guru dibekali dengan keterampilan digital. Bukan sekedar pengguna, tetapi mampu bereksperimen di dunia digital.
Satriwan mengingatkan, menjelang Pilkada serentak Desember 2020 di beberapa daerah, P2G meminta para guru agar jangan mau terjebak dalam situasi politik praktis.
Ia menekankan, terutama bagi guru yang berstatus ASN, yang terikat oleh Disiplin PNS dalam PP No. 53 Tahun 2010.
“Guru-guru hendaknya melakukan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi yang tetap memegang teguh independensi,” katanya.
Baca Juga: Sindir Prabowo, Arief Poyuono: Nyaring Sebut Korupsi RI Stadium 4, Justru Anak Didiknya Tertangkap
Ia berpendapat, perlindungan guru khususnya di masa pandemi harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.
“Menunda sekolah tatap muka, merupakan langkah terbaik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan guru dan siswa serta keluarga mereka,” tutur Satriawan.
Menurutnya, pendataan terkait guru honorer dan swasta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak kalah penting dan wajib dibenahi Kemendikbud.
“Sebab P2G mendapatkan laporan dari sejumlah daerah bahwa masih banyak guru honorer yang belum terdaftar berhak menerima BSU Kemendikbud,” ujar Satriawan.***
