Network
PR DEPOK - Nama Nadiem Anwar Makarim menjadi sorotan publik karena dianggap tak serius dalam melakukan pekerjaannya selama masa pandemi virus corona.
Nadiem Makarim dituduh tidak profesional dalam memimpin Kementerian yang dipimpinnya, terutama dalam menerapkan pendidikan daring. Sebab, infrastruktur internet di Tanah Air masih juga belum merata.
Kritikan pedas pun juga diungkapkan oleh Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay yang meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Baca Juga: Kasus Virus Corona AS Tak Terkendali, Donald Trump Siap Kerja Sama dengan Tiongkok Kembangkan Vaksin
Saleh menilai tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.
“Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan," kata Saleh Partaonan Daulay.
"Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini,” sambung Saleh seperti dilansir dari situs resmi DPR, Jumat, 24 Juli 2020.
Saleh mengungkapkan, sampai saat ini tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki oleh Nadiem Makarim. Pasalnya, latar belakang pendidikan yang dimiliki Nadiem adalah sarjana Hubungan Internasional dan masternya adalah MBA.
Baca Juga: Bantah Video ‘Teler’ Catherine Wilson di Acara Sule, Manajer: Gestur Keket Emang Gitu
Sementara, sebelum dirinya menjadi menteri, Nadiem Makarim adalah CEO startup di bidang transportasi.
“Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," komentar Saleh.
Saleh menilai, alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, Nadiem Makarim justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.
Salah satu paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
Baca Juga: Achmad Purnomo Positif Covid-19 Usai Bertemu Joko Widodo, Istana Segera Lakukan Swab Tes
“Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut," katanya.
Sikap dan kebijakan Nadiem Makarim ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung.
Menurut Saleh, kebijakan tersebut pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP,” katanya.
Baca Juga: Kutip Hadis Nabi dalam Kampanye, Joe Biden Janji Akan Bebaskan Palestina dan Perbanyak Ajaran Islam
Dirinya menuturkan bahwa ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut.
“Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan," kata Saleh.***
