Network
PR DEPOK - Usai LP Maarif NU PBNU dan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengikuti langkah serupa.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan resminya pada Jumat, 24 Juli 2020, menyatakan bahwa PGRI tidak bergabung dalam POP yang diinisiasi Kemendikbud.
"Dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui rapat koordinasi bersama pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," ujar Unifah Rosyidi.
Baca Juga: Kutip Hadis Nabi dalam Kampanye, Joe Biden Janji Akan Bebaskan Palestina dan Perbanyak Ajaran Islam
PGRI mempunyai alasan tersendiri untuk mundur dari program Kemendikbud seperti dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Pertama, alokasi anggaran untuk POP yang mencapai setengah triliun lebih rupiah itu bermanfaat apabila untuk membantu siswa, guru atau honorer, terutama dalam penyediaan infrastuktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi COVID-19.
Kedua, PGRI juga memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
“Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," kata Unifah.
Baca Juga: Bantah Video ‘Teler’ Catherine Wilson di Acara Sule, Manajer: Gestur Keket Emang Gitu
