PR DEPOK - Merespons banyaknya aduan publik, Facebook akan mulai menghapus konten yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap figur publik.
Kebijakan tersebut akan mulai gencar dilakukan Facebook untuk meminimalisir aksi intimidasi dan pelecehan yang beredar di platform-nya.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Verge, Facebook juga akan menghapus profil, laman, grup, dan acara yang dibuat pengguna yang menjadikan figur publik sebagai objek seksual.
Baca Juga: WHO Tunjuk Panel Baru sebagai Kesempatan Terakhir Mengungkap Asal-usul Covid-19
Figur publik yang dimaksud antara lain selebriti, jurnalis, politisi, hingga pembuat konten.
Selain itu, gambar yang disunting dengan nuansa seksual atau merendahkan figur publik juga akan dilarang beredar di Facebook.
Kepala keamanan global Facebook, Antigone Davis mengatakan pihaknya turut menghapus komentar yang menjurus ke arah seksual dan pelecehan lainnya.
Kebijakan terbaru itu mulai diterapkan usai mantan karyawan Facebook bernama Frances Haugen memberikan kesaksiannya dalam agenda persidangan pekan lalu.
Baca Juga: Data dan Prosedur Kurang Lengkap, WHO Tunda Beri Izin Penggunaan Vaksin Sputnik V Rusia
Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan deretan bukti yang menunjukkan bahwa Facebook kini berubah menjadi platform yang berbahaya bagi penggunanya terutama kalangan remaja lantaran banyaknya konten tak pantas yang mudah beredar.
Usai menerima banyak laporan, pihak eksekutif Facebook tak menyangkal.
Facebook mengakui dan memutuskan untuk membenahi platform-nya agar tak lagi menjadi tempat beredarnya konten berbahaya dan berdampak negatif bagi pengguna.
Selain itu, awal Oktober lalu, anggota parlemen Amerika Serikat juga melaporkan Facebook dan anak perusahaannya yakni Instagram karena dinilai telah memengaruhi kondisi mental remaja di negara tersebut.
Dengan lapang dada, Nick Clegg selaku Wakil Presiden Global Affir Facebook mengaku sempat lepas kontrol dan meminta anak muda tidak menggunakan platform tersebut sementara waktu selagi Facebook membenahi sistem dan kebijakan mereka.***