Berkaca dari Kejadian di Rusia, Twitter Nonaktifkan Sejumlah Fitur untuk Perangi Misinformasi Pemilu

10 Oktober 2020, 10:31 WIB
Ilustrasi media sosial.* /Pixabay./

PR DEPOK – Twitter akan memulai perubahan pada 20 Oktober mendatang. Platform tersebut mencoba untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang, bahwa cuitan kebohongan dapat menyebabkan ketidakstabilan.

Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran, kebohongan dan seruan untuk kekerasan akan menyebar melalui media sosial dalam minggu-minggu menjelang pemilihan presiden (Pilpres).

Oleh karena itu, Twitter dilaporkan telah mengambil langkah-langkah untuk memperlambat arus informasi di jaringannya pada Jumat, 9 Oktober 2020. Bahkan, Twitter mengubah beberapa fitur paling mendasarnya.

Baca Juga: Buka-bukaan Dalang Dibalik Demo Tolak UU Cipta Kerja, Dewi Tanjung: SBY, Uuoppps Nyai Keceplosan

Perubahan sementara akan mengubah tampilan dan nuansa Twitter. Perusahaan pada dasarnya akan memberi pengguna waktu tunggu, misalnya, sebelum mereka dapat menekan tombol untuk me-retweet unggahan dari akun lain.

Jika pengguna mencoba membagikan konten yang telah ditandai Twitter sebagai cuitan palsu, pemberitahuan akan memperingatkan pengguna bahwa mereka akan membagikan informasi yang tidak akurat.

Twitter juga mengatakan akan menambahkan label untuk klaim tentang siapa yang memenangkan pemilu hingga dipanggil oleh sumber yang berwenang.

Perusahaan media sosial berusaha keras untuk menghindari terulangnya pemilu 2016, ketika disinformasi Rusia tidak terkendali di Facebook, Twitter, dan bahkan YouTube, yang dimiliki oleh Google.

Baca Juga: Yunarto Wijaya Sindir Anies Baswedan: Bingung Ada Kepala Daerah gak Marah Assetnya Dirusak

Facebook dan Google telah berkomitmen melarang iklan politik untuk periode yang tidak ditentukan setelah pemungutan suara ditutup pada 3 November.

Facebook juga mengatakan spanduk di bagian atas umpan beritanya akan memperingatkan pengguna bahwa tidak ada pemenang yang diumumkan sampai kantor berita menyebutkan pemilihan presiden.

Dalam pemilu kali ini, banyak berita palsu di platform tersebut berasal dari sumber domestik, dan dalam beberapa kasus, termasuk pejabat terpilih.

“Twitter memiliki peran penting untuk dimainkan dalam melindungi integritas percakapan pemilu, dan kami mendorong kandidat, kampanye, kantor berita, dan pemilih untuk menggunakan Twitter dengan bijak untuk menjamin demokrasi yang aman, adil, dan sah pada November ini,” kata eksekutif Twitter, Vijaya Gadde dan Kayvon Beykpour, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari New York Times.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Peneliti: Dampak Positif bagi Pertanian

Beberapa waktu lalu, Twitter telah menambahkan label peringatan untuk cuitan kebohongan yang di unggah oleh pejabat terpilih, seperti menandai beberapa cuitan Donald Trump.

Twitter juga telah menindak foto dan video yang telah dimanipulasi untuk menipu penonton. Perusahaan tidak menerima iklan politik selama hampir setahun.

Twitter mengatakan sebagian besar perubahan terbaru akan terjadi pada 20 Oktober dan bersifat sementara. Label yang memperingatkan pengguna agar tidak membagikan informasi palsu akan mulai muncul minggu depan.

Perusahaan berencana menunggu hingga hasil pemilihan presiden dengan jelas sebelum mengaktifkan kembali fitur-fiturnya.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: New York Times

Tags

Terkini

Terpopuler