Network
Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump sejak Selasa, 3 November 2020, termasuk banyak diantaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Baca Juga: Terbiasa dengan Gaya Hidup Kotor, Ilmuwan Sebut Jadi Orang India Kebal dengan Covid-19
Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label 'kepentingan publik' pada Mei lalu ketika Donald Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.
Sementara untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Joe Biden menjabat pada Januari, unggahan Donald Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra cek fakta pihak ketiga media sosial itu.
Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.
Baca Juga: Kasus Sengketa Tanah Cakung Dinilai Rekayasa, Aktivis: Sudah Kantongi Nama di Belakang Abdul Halim
Dikatakan bahwa mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga.
Facebook tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Donald Trump.
Kemenangan Joe Biden di Pennsylvania pada Sabtu, 6 November 2020 menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Partisipasi Publik Sangat Dibutuhkan dalam Penyusunan RPP UU Cipta Kerja
