PR DEPOK – Ekonom senior, Rizal Ramli kembali memberikan kritiknya terhadap kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Sebelumnya diketahui, Sri Mulyani dikabarkan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana, dan token listrik.
Melalui akun Twitter pribadinya @RamliRizal, Rizal Ramli menyoroti pemberitaan mengenai dampak dari pandemi Covid-19.
Pemberitaan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia telah melampaui China dalam aspek kebangkitan golongan kaya setelah Covid-19 mereda.
Di sisi lain, hal sebaliknya terjadi pada kaum menengah ke bawah yang semakin terperosok dalam kemiskinan.
Menurut Rizal Ramli, hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh Sri Mulyani selaku Menkeu RI.
“Inilah dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik SMI,” kata Rizal Ramli pada Kamis, 25 Februari 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Rizal Ramli mengungkapkan bahwa Sri Mulyani menarik pajak bernilai kecil dari rakyat menengah ke bawah, sedangkan golongan menengah ke atas tidak seketat itu.
“Pajakin rakyat kecil sing printil, kurangi pajak & tax holiday untuk yg besar2 dan asing,” ucapnya menambahkan.
Kemudian, Rizal Ramli bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah dirinya tidak sadar bahwa rakyat semakin kesusahan.
“Pak @jokowi apa ndak sadar makin lama makin bikin rakyat susah?” ujar Rizal Ramli seraya bertanya.
Di samping kabar pemungutan pajak pulsa dan sebagainya, Sri Mulyani sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar.
“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya pada 29 Januari 2021 lalu.
“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher.”***