PR DEPOK - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan subsidi pulsa senilai Rp200 ribu untuk para Apartur Sipil Negara (ASN).
Pemberian subsidi pulsa untuk para ASN tersebut menimbulkan polemik di masyarakat.
Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak akan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Polisi AS Tangkap Remaja Atas Dugaan Pembunuhan Dua Demonstran Protes Kasus Jacob Blake
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI Kamis, 27 Agustus 2020, menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mufti Anam kebijakan tersebut dinilai tidak efektif serta merupakan kebijakan yang tidak perlu dilakukan
"Kebijakan ini relatif tidak perlu. Karena tidak ada transmisinya ke peningkatan konsumsi masyarakat sama sekali," katanya.
Kendati demikian, Mufti mengakui bahwa dari segi pemerintah, kebijakan seperti itu sangatlah mudah.
Baca Juga: Resmi Diperkenalkan, Ben Chilwell Jadi Rekrutan Anyar Keempat Chelsea Musim 2020-2021
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ASN sudah mendapatkan subsidi pulsa sebesar Rp150 ribu.
Namun saat ini hendak dinaikkan menjadi Rp200 ribu, ia pun menilai bahwa tidak perlu kerja ekstra untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Tinggal tambahi duitnya. Datanya sudah ada. Implementasi kebijakannya sangat mudah, tidak perlu kerja ekstra," ujarnya.
Baca Juga: Demi Dongkrak Domestik Bruto, Bambang Soesatyo Dorong Kaum Muda di Desa Ikut Kontribusi dalam UMKM
Mufti menyatakan, jika pemerintah ingin mempercepat penyerapan anggaran di tengah pandemi Covid-19, maka yang seharusnya dilakukan adalah membuat kebijakan yang benar-benar mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki andil yang besar terhadap perekonomian nasional, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 57 persen.
"Tapi kemarin konsumsi rumah tangga minus 5.51 persen," lanjutnya.
Baca Juga: Turki Temukan Cadangan Gas Alam di Laut Hitam, 8 WNI Disebut Ikut Berkontribusi dalam Penemuan
Dirinya mengatakan bahwa menjaga kepercayaan masyarakat untuk konsumsi sangat mendesak dilakukan.
"Menjaga kepercayaan masyarakat untuk konsumsi, itu sangat mendesak dilakukan, karena kelompok menengah-atas sekarang wait and see untuk spending uangnya," imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan bahwa sebaiknya anggaran tersebut diberikan kepada pelajar dan mahasiswa saja, karena menurutnya merekalah yang sebenarnya lebih membutuhkan, akibat dari pembelajaran secara daring yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 ini.
Baca Juga: Tak Ada Sekolah yang Nyatakan Bersedia, Pembelajaran Tatap Muka di Kota Tasikmalaya Dibatalkan
"Pemerintah punya database yang cukup bagus untuk penerima beasiswa, misalnya program Bidik Misi pemerintah datanya cukup mutakhir," ungkapnya.
Ia pun mengatakan pilihan lain dari program tersebut yakni besaran anggaran yang akan diberikan pada ASN, lebih baik diberikan kepada operator agar subsidi pulsa yang diberikan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh ASN, melainkan juga masyarakat luas, terlebih masyarakat yang harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang dilakukan secara daring.
"Atau seharusnya subsidi pulsanya ke hulu, ke operatornya, biar bisa dinikmati masyarakat luas terutama untuk mengakses pembelajaran jarak jauh," tuturnya.***