Network
Selain itu, harus tidak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, bukan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), tidak berstatus anggota TNI/Polri, ASN, kepala desa/perangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR dan DPRD.
Baca Juga: Amerika Serikat Beri Syarat untuk Mengakui Taliban sebagai Pemerintah Sah di Afghanistan
Peserta Kartu Prakerja kemudian akan mendapatkan total bantuan Rp3,55 juta dengan rincian Rp600.000 insentif pelatihan selama empat bulan, Rp1 juta untuk bantuan biaya pelatihan dan Rp150.000 survei kebekerjaan.
Menurutnya, program Kartu Prakerja telah menghasilkan banyak pencapaian, dibuktikan dari berbagai hasil survei internal maupun survei yang dilakukan lembaga atau organisasi independen.
Survei Cyrus Network pada Mei 2021 yang melibatkan 2.000 responden menyebut 98,7 persen penerima merasa mendapat manfaat dari pelatihan program Kartu Prakerja.
Baca Juga: Meski Dihujani Kritikan, Joe Biden Tak Sesali Keputusannya Tarik Pasukan AS dari Afghanistan
Sementara 92,6 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan pelatihan di program ini dapat diaplikasikan di tempat kerja. Hasil senada juga ditemukan dalam survei CSIS pada bulan Agustus 2021.
"Mereka yang berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja hendaknya serius mengikuti pelatihan yang dapat mendukung kehidupan ekonomi selama dan pascapandemi," ujar Denni.***
