Network
PIKIRAN RAKYAT - Pandemi virus corona yang melanda dunia sejak akhir Desember, telah menginfeksi jutaan penduduk di seluruh dunia yang hingga kini tercatat ada 6,2 juta jiwa.
Di Indonesia sendiri, jumlah orang yang terinfeksi masih terus bertambah setiap harinya.
Pada sektor ekonomi, perekonomian nasional melemah total akibat virus corona. Banyak perusahaan terpaksa tidak beroperasi sehingga timbul pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Dwi Sasono Diamankan Terkait Narkoba, Polisi: Kami Belum Bisa Jelaskan
Baru-baru ini, pemerintah bersiap akan menerapkan skenario new normal pada kehidupan masyarakat di tengah pandemi.
Beberapa industri, mal, dan fasilitas umum publik akan dibuka kembali, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat.
Tapi di sisi lain, ada yang menilai skenario ini sebagai tindakan yang perlu dikaji ulang, pasalnya kurva penyebaran virus corona di Indonesia masih tinggi.
Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dilakukan Indonesia disinyalir karena pemerintah mendahulukan kepentingan ekonomi daripada kesehatan.
Baca Juga: Dwi Sasono Konsumsi Ganja Sebulan, Susah Tidur dan Isi Kekosongan Selama di Rumah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan jawaban terkait anggapan Pemerintah lebih mendahulukan ekonomi dibanding kesehatan dalam penanganan Covid-19.
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun instagram miliknya, menurut Sri, ekonomi dan kesehatan sama pentingnya dan harus berjalan bersama.
"Bagi Saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar,” kata Sri.
Sri Mulyani menjelaskan, bukti dari sama-sama diutamakannya kesehatan dan ekonomi adalah pemerintah telah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan, yaitu melalui PSBB sejak bulan Maret 2020.
Baca Juga: Tanggapi Aksi Demonstrasi di AS, Lady Gaga Sebut Donald Trump Presiden 'Bodoh dan Rasis'
Namun di satu sisi, pemerintah juga telah merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Terkait ekonomi, pemerintah pun telah menggelontorkan bantuan langsung dan intensif bagi masyarakat terdampak.
“Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR),” katanya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menekankan bahwa, pemerintah telah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan pelonggaran PSBB.
Baca Juga: Pasangan Lansia di Inggris Diserang Kawanan Sapi, Nyawa sang Suami Tidak Dapat Diselamatkan
Sementara aturan tatanan kehidupan baru yang akan diterapkan pemerintah adalah upaya memitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua virus corona.
Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, dan tempat publik lainnya.
TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin penegakan hukum dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik.
"Saya mengajak netizen semua untuk jangan pernah berkompromi terhadap protokol kesehatan. Ayo disiplin jaga kesehatanmu dan orang-orang yang disayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan. #BersatuMelawanCorona #APBNKita #DisiplinProtokolKesehatan," katanya.***
