Network
PR DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) telah memberlakukan penghapusan sanksi admnistrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2), yang dimulai sejak 8 April 2020.
Program penghapusan sanksi administrasi PBB P2 sendiri dilakukan dalam masa penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun, terdapat kabar gembira perihal hal tersebut. Dimana masa program penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dilaporkan akan diperpanjang.
Baca Juga: Tindak Tegas Pelanggar Kebijakan Larangan Kantong Plastik, Anies Baswedan Siapkan Sanksi
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs Pemkot Depok, Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok Muhammad Reza pihaknya memperpanjang masa penghapusan sanksi administrasi PBB P2 hingga September 2020, yang semula berakhir 30 Juni 2020.
"Diperpanjang. Karena, masih dalam masa pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19," kata Muhammad Reza.
Dirinya menjelaskan sanksi yang dimaksud diantaranya keterlambatan pembayaran PBB P2 yang biasanya dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen.
Baca Juga: Penyebaran Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Donald Trump: Saya Dukung dan Akan Gunakan Masker
"Penghapusan sanksi sendiri teruntuk tunggakan sampai dengan 2019," ucapnya.
Pihaknya juga menjelaskan, kebijakan tersebut berdasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perwal Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah berupa penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dalam masa penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok.
