Network
PR DEPOK – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengunggah di laman akun Instagram miliknya @smindrawati, pada Selasa, 3 Januari 2023, terkait pertumbuhan ekonomi.
Terungkap sejak kuartal IV 2021 hingga kuartal III 2022, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5 persen.
Hal tersebut juga dikarenakan masih terjaganya sektor permintaan rumah tangga dengan pengendalian inflasi yang ketat oleh pemerintah.
Baca Juga: Kepala IMF Sebut Sepertiga Ekonomi Dunia akan Mengalami Resesi di Tahun 2023
Selain itu, Sri Mulyani juga menuliskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di bawah 3 persen.
Hal ini berkat kerja keras APBN dalam melindungi perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat baik melalui program subsidi, kompensasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga belanja Kementerian dan Lembaga (K/L).
Ia mengungkapkan jika kesehatan APBN pun dapat terjaga dari tekanan pandemi yang luar biasa.
Baca Juga: Isu Resesi 2023, Bagimana Nasib Ekonomi Indonesia?
Defisit di bawah 3 persen ini tentunya suatu capaian yang cukup bagus, dimana Perpu Nomor 1 tahun 2022, juga telah memberikan batas defisit maksimal pada APBN sebesar maksimal 3 persen sejak berlangsungnya pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, diambil dari halaman web Kementerian Keuangan pada Rabu, 4 Januari 2023, melaporkan mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Laporan tersebut menuliskan bahwa sektor manufaktur masih melakukan ekspansi.
Hal ini ditunjukkan dengan Purchasing Manager Index (PMI) yang meningkat di level 50,9 dari sebelumnya di bulan November sebesar 50,3.
Inflasi pada bulan Desember memperlihatkan kenaikan yaitu sebesar 5,51% (yoy), naik dari bulan November yang sebesar 5,42% (yoy).
Baca Juga: Informasi Terbaru Kartu Prakerja 2023, Hampir Cair Bulan Januari
Peningkatan ini disebabkan oleh inflasi inti yaitu harga-harga kebutuhan pokok dan inflasi administrasi yaitu harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah seperti BBM dan tarif dasar listrik.
Namun terkait dengan harga bahan pangan, terjadi tren penurunan.
Faktor penyebab inflasi sendiri adalah kenaikan harga pangan global akibat terganggunya rantai pasokan pangan terutama yang berasal dari impor, akibat konflik Rusia dan Ukraina, konflik ini juga menyebabkan kenaikan harga BBM pada tahun 2022.
Terkait komoditas ekspor Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO), konflik Rusia-Ukraina mendorong kenaikan harga CPO internasional, akibatnya harga minyak goreng domestik juga turut mengalami naik seperti yang terjadi di awal tahun 2022 lalu.
Baca Juga: Kepala IMF Sebut Sepertiga Ekonomi Dunia akan Mengalami Resesi di Tahun 2023
Pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas harga, terutama dengan menggunakan instrumen fiskal (APBN), melakukan monitoring harga, dan stok pangan nasional, serta melakukan beberapa kebijakan pengamanan seperti operasi pasar, intervensi harga dan pemantauan distribusi.
Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah bekerjasama dalam tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah, guna mengendalikan kenaikan harga-harga terutama bahan pangan yang sangat esensial bagi masyarakat Indonesia.
Demi menjaga perekonomian Indonesia pada tahun 2022, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penggunaan APBN maupun APBD sebagai bantalan yang dapat mencegah kejatuhan ataupun goncangan dari perlambatan ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2020 hingga saat ini.
Lebih lanjut, Sri Mulyani dalam akun Instagram miliknya menyampaikan peningkatan kinerja APBN tahun 2022 dapat menjadi modal agar tetap optimis di tahun 2023, namun perlu kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menghadapi tahun 2023.***
