Network
PR DEPOK - Covid-19 atau virus corona hingga saat ini masih melanda sebagian wilayah dunia termasuk Indonesia.
Covid-19 merupakan salah satu virus yang dapat menular lewat udara.
Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2020 silam, jumlah kasus virus corona hingga saat ini terus mengalami peningkatan.
Baca Juga: Awal Pekan Ini Kasus Covid-19 Meningkat Signifikan Capai 17,8 Persen Didominasi Jabar dan Jakarta
Covid-19 yang hingga saat ini masih melanda Indonesia telah memberikan dampak buruk terhadap sejumlah sektor kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi.
Hal ini dibuktikan dengan Indonesia telah resmi mengalami resesi akibat dampak dari Covid-19.
Meski saat ini Indonesia masih mengalami resesi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dampak terburuk Covid-19 telah berakhir.
Baca Juga: Panggil Anies Baswedan Terkait Acara Habib Rizieq, Polda Metro Jaya: Bukan Kriminalisasi
Hal tersebut terlihat dari ekonomi Indonesia sudah mulai pulih di kuartal III-2020 meski masih berada di zona negatif.
Sri Mulyani beralasan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 yaitu minus 3,49 persen atau tumbuh 5,05 persen dibandingkan kuartal II yang minus 5,32 persen.
"Kita melihat yang terburuk telah berakhir, terutama pada kuartal II tahun ini ketika kontraksi sangat dalam. Tetapi kami melihat rebound pada kuartal III. Kami masih sangat berhati-hati karena Covid-19 masih ada," kata Sri Mulyani dalam pernyataannya, di Jakarta seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Berharap Pilkada Hasilkan Demokrasi Berkualitas, Azis Syamsuddin: Jangan Pilih Paslon Money Politics
Meski demikian, dirinya mengaku masih mengkhawatirkan potensi terjadinya gelombang kedua (atau second wave) seperti yang sudah terjadi di banyak negara Eropa.
"Kita lihat di beberapa negara ada gelombang kedua, yang benar-benar bisa membuat langkah mundur dari kemajuan ini," ujarnya.
Dirinya melanjutkan, pandemi ini adalah situasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemerintah maupun dunia.
Baca Juga: Pasutri Tidak Dibolehkan Jadi Pengawas TPS, Bawaslu RI Beri Penjelasan
"Jadi yang pasti ketika kita merancang respon kebijakan seperti apa. Kita benar-benar harus melihat apa," tuturnya.***
