"Tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi," ucapnya.
Masalah tersebutlah yang menurut Ernest menjadikan situasi politik di Indonesia semakin runyam seperti sekarang ini.
"Itu lho yang bikin kusut (emoji sedih)," ujar Ernest menambahkan.
Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof, tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi. Itu lho yang bikin kusut. ???? https://t.co/w3rVTqPhH0— Ernest Prakasa (@ernestprakasa) March 6, 2021
Seperti diketahui bersama, acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara itu hingga kini masih menjadi topik pembicaraan yang hangat di media sosial.
Dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan prahara ini.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara dengan mengatakan bahwa dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lain, pemerintah tak pernah melarang kegiatan KLB.
"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol," ucap Mahfud pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan lantaran risiko yang diterima pemerintah cukup besar apabila ikut campur dalam masalah KLB partai.