Network
PR DEPOK - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI tentu memicu kemarahan dari berbagai pihak, terutama kaum buruh atau pekerja.
Pasalnya, UU Cipta Kerja dinilai banyak merugikan kaum buruh atau pekerja dan justru mengungtungkan sejumlah pengusaha.
Oleh karena itu, serikat buruh dan pekerja tengah melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Salah satunya DKI Jakarta.
Baca Juga: 500 Ribu Orang Tandatangani Petisi Pemuka Agama, Tokoh JIL: Aku 'Nobody' Tapi Bangga Jadi Inisiator
Selain memicu kemaraha, UU Cipta Kerja ini pun turut menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris.
Di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial mengunggah satu video yang menampilkan dirinya tengah mempelajari UU yang baru saja disahkan tersebut.
"Selamat pagi saya sudah membaca omnibus law, lihat ini undang-undang cipta kerja," ujar dia, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dalam detik selanjutnya, ia mengaku hanya butuh waktu satu hari untuk memahami isi pasal dari rancangan UU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga: Bermaksud Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata, Petugas Terluka hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
"Omnibus law dalam sehari saya sudah paham isinya," ujar pengacara berusia 60 tahun itu.
Lebih lanjut, Hotman Paris secara tegas sudah benar-benar tahu apa saja pasal yang membuat cemas masyarakat Indonesia hingga menimbulkan unjuk rasa nasional.
"Ini dia UU tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR atau Omnibus Law, baru kurang dari 1 hari disahkan Hotman sudah pelajari," katanya.
Lihat postingan ini di Instagram
Ia pun menjelaskan alasan dirinya cepat mempelajari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan.
Baca Juga: Warganet Wacanakan Pindah Kewarganegaraan Usai Disahkannya UU Cipta Kerja, Ini Kata Ketua DPP PAN
"Kenapa Hotman cepat-cepat pelajari, karena ini uang. Sebentar lagi klien tanya apa UU yang dirubah, kalau klien tanya pasti dapat honor," ucap Hotman Paris.
Seperti diketahui sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam kesempatan Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.
Pengesahan tersebut diketahui dipercepat dari jadwal sebelumnya yakni pada Kamis 8 Oktober 2020.
Sejumlah pihak pun mempertanyakan mengapa hal tersebut terjadi, termasuk Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syarief Hasan.***
