PR DEPOK - Perdana Menteri (PM) Afghanistan baru, Mohammad Hasan Akhund meminta mantan pejabat yang melarikan diri ketika Taliban berkuasa lagi kembali ke Afghanistan.
Mohammad Hasan Akhund menegaskan pemerintah baru Afghanistan akan menjamin keamanan dan keselamatan semua warga negara itu, termasuk mantan pejabatnya.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, Kamis 9 September 2021, Mohammad Hasan Akhund mengaku pihaknya menjamin keamanan diplomat, kedubes, dan lembaga bantuan kemanusiaan.
Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa Taliban ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan negara itu dan sekitarnya.
“Kami telah menderita kerugian besar dalam materi dan non-materi untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan,” tutur dia.
“Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini,” kata Mohammad Hasan Akhund lagi.
Baca Juga: China Siap Kirim Bantuan Bahan Pokok Senilai Rp442 Miliar ke Pemerintahan Baru Afghanistan
Kemudian, dia menegaskan lagi janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat (AS) dan pemerintah didukungnya usai invasi tahun 2001.
“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan," ujarnya.
"Kami akan menerapkan disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjata. Dan, kami tidak merugikan siapa pun karena tindakan sebelumnya," tutur dia melanjutkan.
“Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha untuk membangun sistem Islam,” ucapnya.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan yang dibentuk secara esklusif dari anggotanya sendiri serta rekan dekat untuk memegang posisi apa pun.
Dari 33 peran yang diumumkan, 14 adalah mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001 sebelumnya, lima adalah mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.***