PR DEPOK - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah mengumumkan rencana untuk meresmikan kompleks penjara terbesar di negara itu dalam beberapa pekan ke depan.
Pengumuman tersebut diungkapkan di tengah seruan terus-menerus pada pemerintahannya untuk membebaskan ribuan tahan politik di Mesir.
Dalam wawancara saluran TV lokal, Sisi mengatakan dirinya siap untuk meluncurkan penjara "gaya Amerika" yang akan diikuti oleh tujuh atau delapan proyek serupa di seluruh negeri.
"Tahanan di kompleks itu akan menjalani hukumannya dengan cara yang manusiawi"
"Mereka akan menikmati kebebasan bergerak, kehidupan hingga perawatan kesehatan," tutur Sisi menjelaskan.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Middle East Eye pada Jumat, 17 September 2021, Sisi menambahkan bahwa penjara tersebut akan menampung otoritas kehakiman sehingga tahanan tidak perlu melakukan perjalanan keliling negeri.
“Tidak akan banyak pergerakan. Mereka tidak perlu diangkut dengan kendaraan deportasi karena lembaga peradilan juga akan ditempatkan di sana,” ujar Sisi.
Baca Juga: Legenda Liverpool Michael Owen Sebut Tim Premier League Jauh Lebih Unggul dari PSG di Liga Champions
Proyek baru ini akan menambah jumlah penjara di Mesir menjadi 79. Pemerintahan Sisi telah membangun 27 penjara, lebih dari sepertiganya.
Sementara itu, Ahmed Mefreh, direktur Komite Keadilan yang berbasis di Jenewa, yang melacak pelanggaran di dalam penjara Mesir, mengatakan bahwa penjara di Mesir tidak memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk hidup.
Hampir 1.100 tahanan tewas di penjara-penjara itu sejak Sisi berkuasa, karena kelalaian medis, penganiayaan atau penyiksaan.
"Kami percaya bahwa membuka lebih banyak penjara gaya AS bukanlah solusi. Mesir membutuhkan sistem hukum yang komprehensif yang menghormati standar minimum untuk memperlakukan tahanan," kata Mefreh.
"Mesir juga membutuhkan proses hukum yang akan memastikan akuntabilitas bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di penjara dan pusat penahanan di seluruh Mesir," ujarnya menambahkan.
Rencana Sisi itu muncul beberapa hari setelah laporan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan memberikan bantuan militer ke Mesir untuk kontraterorisme, keamanan perbatasan dan non-proliferasi sebesar RP2,41 triliun.
Dan ada tambahan sekitar Rp1,84 triliun yang akan diberikan dengan syarat bahwa Mesir mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap 16 orang aktivis.
Sejumlah kelompok hak asasi Mesir dan AS telah mengutuk pembaruan bantuan sebagai hal yang mengecewakan. Mereka juga menyerukan pemerintahan Biden untuk menahan bantuan kepada Sisi.
Baca Juga: Pencurian Ikan di Natuna Rugikan Negara hingga Rp20 Triliun, Riyono: Komitmen Presiden Dipertanyakan
Sisi, mantan menteri pertahanan, menjadi presiden pada 2014 setelah kudeta militer yang menggulingkan pendahulunya yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, setahun sebelumnya.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintahnya memenjarakan puluhan ribu kritikus damai dengan dalih memerangi terorisme.
Bagaimanapun, presiden membantah bahwa negara itu memiliki tahanan politik dengan mengatakan, "Tidak ada bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Mesir."***