PR DEPOK - Presiden China, Xi Jinping memperingatkan mengenai adanya campur tangan kekuatan asing di kawasan Asia-Pasifik.
Sebelumnya, Australia mengabaikan kemarahan China atas meningkatnya keputusan untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir AS.
China juga berjanji untuk mempertahankan aturan hukum di wilayah udara dan perairan, di mana pihaknya memiliki klaim atas wilayah yang diperebutkan.
Dalam pidato di hadapan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), Xi Jinping mendesak para kepala negara untuk benar-benar menolak kekuatan asing dalam ikut campur kawasan dengan alasan apa pun.
"Kami dengan tegas menolak intervensi kekuatan asing terhadap kawasan ini dan meminta semua negara untuk menolak mereka dengan alasan apapun," ujarnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Minggu, 19 September 2021.
Komentar Xi Jinping itu menyusul pengumuman AS, Inggris, dan Australia untuk membentuk kemitraan keamanan dan pertahanan, serta keputusan Australia untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir dari AS.
Sementara itu, kolom berita China turut menggambarkan Australia sebagai "pion AS" dan menyebutnya naif dalam membiayai langkah pertama perang dingin AS.
“Australia dapat menghadapi konsekuensi paling berbahaya sebagai umpan jika terjadi pertikaian militer di kawasan itu,” tulisnya.
Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, berpendapat bahwa China memiliki program pembangunan kapal selam nuklir yang sangat substantif.
“Mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan demi kepentingan nasional mereka," tutur dia menambahkan.
Dalam serangkaian wawancara media, Scott Morrison mengatakan pihaknya bereaksi terhadap dinamika yang berubah di kawasan Asia-Pasifik, di mana perebutan dan persaingan semakin meningkat.
Lebih lanjut, Scott Morrison mengatakan Australia “sangat sadar” akan kemampuan kapal selam nuklir China dan investasi militer yang berkembang.
“Fokus kami adalah memastikan bahwa perairan internasional selalu menjadi perairan internasional dan langit internasional adalah langit internasional, dan bahwa aturan hukum berlaku sama di semua tempat ini,” katanya.
Baca Juga: Terungkap, Terlapor Penganiaya Muhammad Kece di Rutan Ternyata Napoleon Bonaparte
Australia ingin memastikan bahwa tidak ada "zona terlarang" di wilayah yang diatur oleh hukum internasional, ujar Morrison.
Sementara China telah mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan, menentang keputusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag dengan menyatakan tidak memiliki dasar hukum.
China juga telah membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan dan membangun landasan pacu besar dan dermaga pengiriman.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 19 September 2021: Aldebaran Temukan Titik Terang Pelaku Teror Berkat Ricky
Mereka telah menolak klaim bersaing dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam di Laut Cina Selatan.***