PR DEPOK - Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas menuduh Israel telah menghancurkan solusi dua negara.
Berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tautan video dari Tepi Barat, Abbas mendesak negara-negara untuk bertindak menyelamatkan formula dua negara.
Abbas mengatakan Israel menghancurkan prospek penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara melalui permukimannya di kawasan Tepi Barat yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967.
Baca Juga: 5 Pemahaman yang Salah Soal Kanker Prostat, Salah Satunya Hanya Dialami Lansia
Abbas juga mengancam akan mencabut pengakuan Palestina atas Israel jika tidak menarik diri dari Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam waktu satu tahun.
"Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan 1967? Mengapa mempertahankan pengakuan ini?" tanya Abbas, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters pada Minggu, 26 September 2021.
Sementara itu, Gilad Erdan, duta besar Israel untuk Amerika Serikat, mengecam komentar Abbas dengan menuduh Palestina menolak perdamaian dengan Israel.
"Pidato Abu Mazen (Abbas) penuh dengan kebohongan," tulisnya di Twitter.
Baca Juga: Dianggap Milik Hamas, Otoritas Palestina Minta Sudan Serahkan Semua Aset
"Mereka yang benar-benar mendukung perdamaian dan negosiasi tidak mengancam ultimatum delusi," Erdan menambahkan.
Dalam pidatonya di PBB, Abbas menuduh Israel memberlakukan apartheid pada warga Palestina, mengulangi tuduhan yang ditolak Israel.
Untuk diketahui, formula solusi dua negara telah menjadi landasan diplomasi untuk konflik Israel-Palestina dalam beberapa dekade.
Lebih jauh, para kritikus mengatakan perpecahan internal Palestina juga berkontribusi pada kebuntuan dalam pembicaraan damai yang disponsori AS, yang gagal pada tahun 2014.
Baca Juga: Tak Hanya Tempat Wisata dan Mall, Kemendag Akan Uji Coba Aplikasi PeduliLindungi di 6 Pasar Rakyat
Di bawah perjanjian perdamaian sementara dengan Israel, PA di bawah Abbas dimaksudkan untuk melakukan kontrol di Gaza juga.
Namun dengan saingannya, Hamas, merebut daerah kantong pantai itu pada 2007 dan pembicaraan yang terputus-putus selama bertahun-tahun gagal memecahkan kebuntuan mereka.
Menurut informasi, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, seorang sayap kanan yang duduk di atas koalisi lintas-partisan, akan berpidato di majelis esok.
Dia menentang kenegaraan Palestina tetapi pemerintahnya telah berjanji untuk menghindari keputusan sensitif terhadap Palestina dan sebaliknya fokus pada masalah ekonomi.
Baca Juga: Korea Utara Beri Syarat Bersedia Damai dengan Korea Selatan, Salah Satunya Saling Menghormati
Sementara beberapa orang Palestina dan Israel mendukung gagasan negara binasional tunggal.
Sebagian besar mereka memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang bentuk entitas itu dan cara entitas itu akan diatur.
Para analis berpendapat satu negara tidak akan layak, karena alasan agama, politik, dan demografis.
Pasalnya, pemerintah Israel telah memandang konsep satu negara sebagai langkah yang merusak esensi dari negara Yahudi yang merdeka.
Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali dukungannya untuk solusi dua negara selama pidatonya di PBB.
"Masa depan Israel sebagai negara Yahudi, negara demokratis yang hidup dalam damai bersama dengan negara Palestina yang layak dan demokratis," ujarnya.***